A. Pengertian Hukum Tata Negara
Hukum tata Negara berasal dari bahasa Belanda “staatsrecht” dalam bahasa Indonesia berarti hukum negara. Hukum negara dalam kepustakaan di Indonesia berarti menjadi hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris, Hukum Tata Negara dipergunakan istilah “Constitutional Law”, ini didasarkan dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Hukum Tata Negara dalam arti luas meliputi juga Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara (yang mencakup Hukum Tata Pemerintahan).
Menurut Van Praag, baik hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara adalah suatu sistem delegasi dari peraturan-peraturan tentang kekuasaan yang bertingkat-tingkat. Berikut adalah beberapa definisi Hukum Tata Negara menurut beberapa pakar :
1. Prof. Mr. Dr. J.H.A. Logemann
a. Hukum Tata negara ialah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara.
b. Hukum Tata Negara ialah hukum organisasi negara (hukum mengenai organisasi negara).
2. Prof. Mr. W.F. Prins
Hukum Tata Negara ialah hukum yang menentukan aparatur negara hukum yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat.
3. Prof. Mr. Dr. C. van Vollenhoven
Hukum Tata Negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara.
B. Sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dsb, yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Menurut Tjipto Rahardjo “Sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bias melahirkan atau menciptakan hukum. Menurut Edward Jenk, terdapat tiga sumber hokum yang biasa ia sebut dengan istilah “forms of law” yaitu: (1) Statutory; (2) Judiciary; dan(3) Literaty. Menurut G.W. Keeton, sumber hukum terbagi atas : Binding Sources (formal), yang terdiridari: a) Custom; b) Legislation; c) Judicial precedents dan Persuasive Sources (materiil), yang terdiri: a) Principles of morality or equity; b) Professional opinion. Sedangkan sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu terbagi atas dua hal :
1. Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.
2. Sumber Hukum Formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar negara, yuris prudensi dan kebiasaan.
Sumber Hukum Menurut Joeniarto terdiri dari :
1. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai asalnya hukum positif.
2. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai bentuk-bentuknya hukum dimana sekaligus merupakan tempat diketemukannya aturan-aturan dan ketentuan hukum positifnya.
3. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai hal-hal yang seharusnya menjadi isi hukum positif.
4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia.
5. Proklamasi merupakan tindakan pertama dari Tata Hukum Indonesia.
C. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia
1. Undang – undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang – undang / perarutan Pemerintah pengganti Undang – undang (PERPU)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kota / Kabupaten
8. Peraturan Pelaksana Lainnya
D. Kedudukan Hukum Tata Negara dalam Sistem Hukum Nasional
Aturan-aturan hukum dalam suatu negara bersama-sama secara keseluruhan merupakan tatanan yang disebut Tata Hukum. Salah satu di antara Tata Hukum itu adalah Tata Hukum yang mengatur Ketatanegaraan. Diantara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam satu negara terdapat kaitan atau hubungan, sehingga terbentuk mekanisme, sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional.
Hukum Tata Negara termasuk dalam dan merupakan salah satu bagian hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum tata negara termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat - alat perlengkapannya, dan antara negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warganegaranya. Jadi, dalam sisitem hukum nasional yang berlaku, hukum tata negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Bahkan dapat dikatan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan negara, atau hukum yang mengemudikan negara.
DAFTAR PUSTAKA
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-tata-negara-dan-contohnya/
http://www.academia.edu/12798616/Sumber-sumber_Hukum_Tata_Negara
Radjab, Dasril. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Huda, Ni’matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada
A. Pengertian Hukum Tata Negara
Hukum tata Negara berasal dari bahasa Belanda “staatsrecht” dalam bahasa Indonesia berarti hukum negara. Hukum negara dalam kepustakaan di Indonesia berarti menjadi hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris, Hukum Tata Negara dipergunakan istilah “Constitutional Law”, ini didasarkan dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Hukum Tata Negara dalam arti luas meliputi juga Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara (yang mencakup Hukum Tata Pemerintahan).
Menurut Van Praag, baik hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara adalah suatu sistem delegasi dari peraturan-peraturan tentang kekuasaan yang bertingkat-tingkat. Berikut adalah beberapa definisi Hukum Tata Negara menurut beberapa pakar :
B. Sumber Hukum
C. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia
Hukum tata Negara berasal dari bahasa Belanda “staatsrecht” dalam bahasa Indonesia berarti hukum negara. Hukum negara dalam kepustakaan di Indonesia berarti menjadi hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris, Hukum Tata Negara dipergunakan istilah “Constitutional Law”, ini didasarkan dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Hukum Tata Negara dalam arti luas meliputi juga Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara (yang mencakup Hukum Tata Pemerintahan).
Menurut Van Praag, baik hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara adalah suatu sistem delegasi dari peraturan-peraturan tentang kekuasaan yang bertingkat-tingkat. Berikut adalah beberapa definisi Hukum Tata Negara menurut beberapa pakar :
1. Prof. Mr. Dr. J.H.A. Logemann
a. Hukum Tata negara ialah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara.
b. Hukum Tata Negara ialah hukum organisasi negara (hukum mengenai organisasi negara).
2. Prof. Mr. W.F. Prins
Hukum Tata Negara ialah hukum yang menentukan aparatur negara hukum yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat.
3. Prof. Mr. Dr. C. van Vollenhoven
Hukum Tata Negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara.
B. Sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dsb, yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Menurut Tjipto Rahardjo “Sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bias melahirkan atau menciptakan hukum. Menurut Edward Jenk, terdapat tiga sumber hokum yang biasa ia sebut dengan istilah “forms of law” yaitu: (1) Statutory; (2) Judiciary; dan(3) Literaty. Menurut G.W. Keeton, sumber hukum terbagi atas : Binding Sources (formal), yang terdiridari: a) Custom; b) Legislation; c) Judicial precedents dan Persuasive Sources (materiil), yang terdiri: a) Principles of morality or equity; b) Professional opinion. Sedangkan sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu terbagi atas dua hal :
1. Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.
2. Sumber Hukum Formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar negara, yuris prudensi dan kebiasaan.
1. Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.
2. Sumber Hukum Formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar negara, yuris prudensi dan kebiasaan.
Sumber Hukum Menurut Joeniarto terdiri dari :
1. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai asalnya hukum positif.
2. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai bentuk-bentuknya hukum dimana sekaligus merupakan tempat diketemukannya aturan-aturan dan ketentuan hukum positifnya.
3. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai hal-hal yang seharusnya menjadi isi hukum positif.
4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia.
5. Proklamasi merupakan tindakan pertama dari Tata Hukum Indonesia.
2. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai bentuk-bentuknya hukum dimana sekaligus merupakan tempat diketemukannya aturan-aturan dan ketentuan hukum positifnya.
3. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai hal-hal yang seharusnya menjadi isi hukum positif.
4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia.
5. Proklamasi merupakan tindakan pertama dari Tata Hukum Indonesia.
C. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia
1. Undang – undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang – undang / perarutan Pemerintah pengganti Undang – undang (PERPU)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kota / Kabupaten
8. Peraturan Pelaksana Lainnya
D. Kedudukan Hukum Tata Negara dalam Sistem Hukum Nasional
Aturan-aturan hukum dalam suatu negara bersama-sama secara keseluruhan merupakan tatanan yang disebut Tata Hukum. Salah satu di antara Tata Hukum itu adalah Tata Hukum yang mengatur Ketatanegaraan. Diantara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam satu negara terdapat kaitan atau hubungan, sehingga terbentuk mekanisme, sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional.
Hukum Tata Negara termasuk dalam dan merupakan salah satu bagian hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum tata negara termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat - alat perlengkapannya, dan antara negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warganegaranya. Jadi, dalam sisitem hukum nasional yang berlaku, hukum tata negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Bahkan dapat dikatan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan negara, atau hukum yang mengemudikan negara.
Aturan-aturan hukum dalam suatu negara bersama-sama secara keseluruhan merupakan tatanan yang disebut Tata Hukum. Salah satu di antara Tata Hukum itu adalah Tata Hukum yang mengatur Ketatanegaraan. Diantara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam satu negara terdapat kaitan atau hubungan, sehingga terbentuk mekanisme, sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional.
Hukum Tata Negara termasuk dalam dan merupakan salah satu bagian hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum tata negara termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat - alat perlengkapannya, dan antara negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warganegaranya. Jadi, dalam sisitem hukum nasional yang berlaku, hukum tata negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Bahkan dapat dikatan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan negara, atau hukum yang mengemudikan negara.
DAFTAR PUSTAKA
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-tata-negara-dan-contohnya/
http://www.academia.edu/12798616/Sumber-sumber_Hukum_Tata_Negara
Radjab, Dasril. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Huda, Ni’matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada
yang bisa saya kutip dari blog ini,Kita sebagai rakyat sebenarnya sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari hokum tata Negara karena merupakan ilmu yang sangat berguna untuk kita semua mengetahui apa itu Tata Negara secara umum dan Hukum Tatanegara secara khusus
BalasHapusTerima kasih bang, jika ada masukan yg lain boleh ditambahkan di kolom komentar :)
Hapus
BalasHapusDari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan, hukum ketatanegaraan kita sangat baik,kuat dan terstruktur, dari urutan tertinggi hingga ke terendah, hanya saja dalam pelaksanaanya kurang dapat berjalan secara maksimal karena "oknum" atau "pelaksana" dari hukum tersebut tidak begitu paham, dan cenderung menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan kelompok maupun pribadi, yang membuat negara yang kita cintai ini cenderung berjalan di tempat, dan bahkan "kebobrokan" hukum yang saat ini terjadi pada realitanya.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusTerima kasih atas pendapatnya bang!, akan saya pertinjauh lebih dalam lagi tentang HTN ini supaya bisa saya adaptasikan ke artikel saya yang selanjutnya :)
Hapusartikel ini sangat baik karena sebagai rakyat sebenarnya sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari hukum tata Negara. terima kasih atas tulisannya
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
HapusTerima kasih bang, komentar anda sangat berperan untuk lebih membangun artikel diatas :)
Hapusartikel ini sangat baik karena sebagai rakyat sebenarnya sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari hukum tata Negara. terima kasih atas tulisannya
BalasHapusTulisan diatas memberi kesimpulan bahwa hukum tata negara sebagai sistem delegasi dari peraturan-peraturan tentang kekuasaan yang bertingkat-tingkat.. Yg sangatt produktiff memeberikan wawasan bagi orang awam maupun orang yg mengerti ttg ketatatanegaraan..
BalasHapusTerima kasih bang, jika ada masukan yg lain boleh ditambahkan di kolom komentar :)
HapusTulisan ini sangat bermanfaat bagi saya, tidak hanya menjelaskan apa itu hukum tata negara tetapi juga menjelaskan posisi dr hukum tata negara itu dalam hukum nasional sehingga membuat tulisan ini menjadi lebih konkret dan dapat dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia.
BalasHapusTerima kasih bang, semoga artikel ini juga dapat membantu orang yang mebacanya :)
HapusTulisan yang berbobot dan berisi. Bernuansakan edukasi serta penjelasan yang terperinci. Dapat menjadi rujukan untuk bahan diskusi. Lanjutkan
BalasHapusTerima kasih bang, jika ada masukkan lain bisa ditambahkan di kolom komentar :)
HapusArtikel yang sangat bermanfaat dalam materi konstitusi, terimakasih atas tulisan nya :)
BalasHapusTerima kasih bang, jika ada masukkan lain bisa ditambahkan di kolom komentar :)
Hapus